Dewan Pers menilai bahwa Perpol Nomor 3 Tahun 2025 dapat dimaknai sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kerja jurnalis.

Ia menerima respons positif maupun kritik dari berbagai pihak ... Verrell menegaskan bahwa momen tersebut terjadi saat pelatihan Lemhannas, bukan rapat DPR. “Itu adalah momen saat saya sedang meninjau ...

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong mengkritik ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir b ...

Baca juga: AJI Kritik RUU Penyiaran Larang Penayangan Eksklusif Investigasi Di sisi lain, Bayu mengkritik aturan penyelesaian sengketa jurnalistik ... revisi UU Penyiaran adalah kewajiban produk ...

Baca juga: Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih Di sisi lain, Bayu mengkritik aturan penyelesaian sengketa jurnalistik di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).